LSM. PMPR INDONESIA MENILAI PEMERINTAH TIDAK ADA ITIKAD BAIK MENANGANI PERSOALAN PASAR TRADISIONAL

0

Perantaranews/Bandung – “PMPRI kedatangan beberapa pedagang di salah satu pasar yang mengeluh dengan surat edaran dari PD. Pasar yang di tanda tangani oleh direktur operasional tentang keterlambatan pembayaran dan denda hal ini cukup memberatkan pedagang di masa pademik COVID. 19” kata Ketua Umum LSM PMPRI Rohimat Joker atau yang akrab dipanggil Mang Joker saat ditemui di markasnya di kawasan Elos Dago pada hari Jumat (8/01/2021) lalu.

Ketua Umum LSM. PMPR Indonesia Rohimat Joker, yang lebih akrab di sapa “mang Joker”, kembali menyikapi masalah Pasar Kota Bandung terkait temuan beberapa tahun lalu yang di sampaikan kepada walikota Bandung yang sampai saat ini tidak tersentuh dan diduga Walikota dan jajarannya tidak ada niat baik atas perbaikan pasar Kota Bandung. Beberapa temuan PMPRI telah di sampaikan dan salahsatu persoalan dugaan penyimpangan garam juara pun sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. “Pengelolaan aset dan alih fungsi serta retribusi masih terlihat amburadul,” ujar Joker.

Menurutnya, berdasar hasil investigasi LSM PMPRI seleksi jajaran direksi pun tidak menjadi solusi. “Pasalnya jajaran direksi yang baru belum punya target dalam menjalankan amanat Walikota sebagai owner dan sampai saat ini belum mendengar adanya fakta integritas jajaran direksi,” tutur Joker. Joker juga menegaskan kalaupun telah ada, dengan dasar apa jajaran direksi baru menetapkan bahan dasar fakta integritas.

Joker menyoroti bahwa PMPRI telah tau hiruk pikuk di PD. Pasar mengenai SDM, artinya jika jajaran direksi bekerja berdasarkan info karyawan tersebut ada kecenderungan terulang kejadian seperti jajaran direksi sebelumnya dikarenakan penyimpangan PD. Pasar cukup masif di kalangan karyawan baik tingkat pusat sampai ke unit-unit pasar tradisional.

Persoalan baru terungakap PMPRI kedatangan beberapa pedagang di salah satu pasar yang mengeluh dengan surat edaran dari PD. Pasar yang di tanda tangani oleh direktur operasional tentang keterlambatan pembayaran dan denda hal ini cukup memberatkan pedagang di masa pademik COVID. 19.

Sebenarnya pedagang bukan tidak bisa memenuhi kewajiban, tetapi minta keringanan di saat pademik.

LSM PMPRI selalu memantau bagaimana nasib para pedagang pasar Cijerah pasca kebakaran dari tahun 2012 sampai saat ini belum ada pembangunan sementara pedagang tetap dituntut kewajiban sedangkan PD. Pasar tidak memberikan hak atas pelayanan yaitu menyiapkan tempat usaha/berjualan.

“Atas dasar di atas, kemungkinan beberapa hari kedepan PMPRI akan menggelar aksi unjuk rasa seperti beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan agar pemerintah kota bandung dan PD. Pasar dengan jajaran direksi baru punya semangat dan niat baik membawa para pedagang tradisional lebih sejahtera, sekaligus menyampaikan beberapa temuan baru hasil Investigasi PMPRI atas keamburadulan perusahaan daerah tersebut,” pungkas Joker.
*perantaranews/IST/Bans

Share.

About Author

Leave A Reply